Sejarah Bekasi dari tempo dulu lengkap

Sejarah Kota Bekasi - Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi Kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Kota Bekasi terdapat di Provinsi Jawa Barat, nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanagara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Saat ini bekasi menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.

Bekasi Menurut Para Ahli Sejarah

Dayeuh sundasembawa atau jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanagara (358 - 669). Luas kerajaan ini mencakup Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli, sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh sundasembawa atau jayagiri sebagai ibu kota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang ini.

Dayeuh sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669 - 723) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567 - 1579 M) Raja Kerajaan Sunda disebut (Kerajaan Padjajaran) yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda di masa lampau. Diantaranya ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi), Jayadewa (1482 - 1521 M) yang ditulis di dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara, abad ke 8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Padjajaran abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaannya karena merupakan wilayah strategis penghubung menuju Sunda Kelapa (Jakarta).

Bekasi Sebelum Tahun 1949

Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, sampai perang kemerdeakaan Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kawedanan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Mester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.

Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti menjadi Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kawedanan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Terbentuknya Kota Bekasi 

Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu'min selaku Residen Militer Daerah V. Inti dari unujk rasa tersebut adalah pernyataan sikap berikut :

Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 Kawedanan, 13 Kecamatan (termasuk kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWANTARA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah, Gedung perkantoran Pemda Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Bekasi

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 - 1988). Tahun 1988 wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 kemudian digantikan oleh Bapak H. Khailani AR hingga tahun 1997.

Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin maju. Sehingga status Kotif ( Kota Administratif), ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang Kota) melalui undang-undang nomor 9 tahun 1996.

Share this post